Tugas Jurnal Bahasa Inggris

IFRS Adoption, Accounting Conservatism, and

Examination on Moderating Effect of Woman

Existance in Audit Committee

TONY HARTANTO

YENI JANUARSI

SABARUDIN

University of Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract

The  purposes  of  this  study  are  to  examine  (1)  The  effect  of  IFRS convergences  on accounting conservatism, and (2) Whether gender in audit committee play a role in mitigate the effect of IFRS convergence and accounting conservatism. The samples obtain from manufacturing firms in Indonesia Stock Exchange with time period 2009 to 2011 and obtain 113 firm-years observation. The results show that IFRS convergences can decrease accounting conservatism. In addition, the presence of women in audit committee can mitigate the effect of IFRS accounting conservatism linkage. This research  has  implication  for  regulators  and  standard  setters  to  more  concern  about  presence  of  women in audit committee for better accounting quality improvement.

Keywords: IFRS Convergences, Accounting Conservatism, accounting quality, audit Committee

Analisis Dari Jurnal:

·       Masalah :

Penelitian ini mengangkat tentang IFRS adopsi, konservatisme akuntansi dan pemeriksaan Moderator efek wanita keberadaan di Komite Audit. Dalam penelitian tersebut mengangakat masalah yakni fokus pada konservatisme akuntansi karena konservatisme adalah properti penting kualitas akuntansi. Praktek akuntansi konservatisme di Indonesia akhir-akhir ini menjadi lebih menarik studi karena konvergensi standar akuntansi Indonesia dengan IFRS. Jika peraturan dalam Indonesia telah diperlukan adopsi IFRS dalam mempersiapkan laporan keuangan, studi tentang bagaimana IFRS dapat mempengaruhi tingkat konservatisme di Indonesia menjadi sebuah isu yang menarik dan penting untuk memeriksa.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa konservatisme mencerminkan kualitas pelaporan keuangan. Meneliti dampak IFRS pada konservatisme dapat menjawab pertanyaan apakah adopsi IFRS memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas informasi akuntansi di Indonesia. Dalam tulisan ini, kita meneliti efek IFRS konvergensi pada akuntansi konservatisme praktik di Indonesia. Selain itu, kajian ini juga memeriksa apakah keberadaan wanita pada komite audit moderat ini efek. Beberapa peneliti berpendapat bahwa adopsi IFRS mempunyai pengaruh pada praktek konservatisme akuntansi di perusahaan yang mengadopsi IFRS (Gassen dan Sellhorn, 2006; Piot et al., 2011; Andre dan Filip, 2012).

Beberapa peneliti sebelumnya percaya bahwa praktek akuntansi konservatisme telah menurun setelah IFRS adopsi (Piot et al., 2011; Andre dan Filip, 2012). Penggunaan prinsip-prinsip nilai wajar yang diperlukan dalam IFRS berfokus pada relevansi dan aplikasi akuntansi konservatisme dapat mengurangi fokus pada keandalan. Di sisi lain, De Maria dan Dufour (2007) berpendapat bahwa adopsi IFRS tidak mempengaruhi praktek konservatisme. Gassen dan Sellhorn (2006) juga berpendapat bahwa penghasilan IFRS cenderung membuat lebih konservatif dibandingkan GAAP lokal. Karena IFRS dapat membatasi kesempatan manajemen dengan menghilangkan berbagai alternatif akuntansi aturan yang sebelumnya diizinkan di bawah lokal GAAP (Barth et al., 2008). Campuran ini hasil tentang efek IFRS pada konservatisme memberikan motivasi untuk memberikan hasil lebih konsisten efek ini, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Ini juga memotivasi kami untuk mempertimbangkan variabel lain sebagai moderat variabel yang dapat mempengaruhi  linkage. Studi sebelumnya memiliki fokus hanya pada efek IFRS dan akuntansi konservatisme, tapi cuaca efek ini menjadi lebih lemah atau kuat dengan kehadiran perempuan dalam Komite Audit masih menjadi pertanyaan empiris. Fenomena baru di Indonesia mengenai kejahatan keuangan melibatkan perempuan dalam beberapa kasus 1 juga memberikan motivasi tambahan untuk studi ini untuk menguji keberadaan jenis kelamin teori yang menyatakan bahwa perempuan cenderung lebih konservatif daripada Laki-laki. Jika banyak kasus pidana yang membesarkan di Indonesia yang akhir-akhir ini melibatkan perempuan, maka kondisi ini memberikan memulihkan pengaturan yang relevan untuk memeriksa apakah perempuan masih dianggap konservatif.

Kami berpendapat bahwa perbedaan gender, khususnya kehadiran perempuan pada komite audit dapat efek dari adopsi IFRS pada konservatisme moderat. Karena wanita memiliki sifat untuk menghindari risiko dan kurang agresif daripada pria. Kehadiran perempuan di tingkat manajemen puncak ini diyakini meningkatkan praktek akuntansi konservatisme dalam perusahaan (Thiruvadi dan Huang, 2011; Francis et al., 2009; Peni dan Vahamaa, 2010). Meningkatkan aplikasi konservatisme berdasarkan jenis kelamin teori berdasarkan sifat wanita yang cenderung untuk menghindari risiko dan kurang agresif untuk menghindari potensi konflik dan litigasi yang mengancam posisinya dalam pengelolaan atas(Francis et al., 2009).

            Jadi ketika Perempuan dalam komite audit harus memutuskan sesuatu, mereka cenderung membuat keputusan yang konservatif. Karena komite audit memiliki peran penting dalam membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang cukup disajikan sesuai dengan umumnya diterima prinsip-prinsip akuntansi, dengan demikian peran ini dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Artinya, wanita Audit Komite harus mampu meningkatkan konservatisme yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Akhirnya kami berharap bahwa kehadiran perempuan pada komite audit dapat lemah efek IFRS-konservatisme linkage. Penelitian ini memberikan bukti empiris pada Efek awal IFRS konvergensi akuntansi konservatisme dan peran perempuan di hadapan Komite audit melemahkan efek ini di Indonesia. Untuk praktisi, penelitian ini adalah memberikan informasi tentang tingkat konservatisme yang diterapkan oleh perusahaan dan efek kehadiran perempuan pada komite audit dan implikasi bagi investor.

·       Desain Penelitian

a. Data dan Pilihan Sampel

Dalam studi ini, digunakan periode 2009-2011 dengan pilihan kriteria adalah sebagai berikut. Kami mengecualikan industri perbankan dan keuangan dari pengamatan kami, dan memilih industri manufaktur karena model akrual kami digunakan dalam studi ini tidak cocok untuk industri non-manufaktur (Na'im dan Hartanto, 19996) dan juga untuk mendapatkan karakteristik yang sama. Kami juga memilih perusahaan yang telah mengadopsi pernyataan dari keuangan akuntansi standar (SFAS), yang telah diadopsi dari IFRS dan bahwa perusahaan juga memiliki data tentang Komite audit.

Perusahaan juga tidak melakukan penggabungan kegiatan atau akuisisi selama tahun pengamatan, memiliki semua data yang diperlukan untuk analisis dan Laporan Keuangan menerbitkan dalam rupiah. Dari kriteria ini, awalnya kita memperoleh 114 tahun perusahaan pengamatan. Tapi kemudian kami mengecualikan data yang memiliki outlier, dan akhirnya kami memiliki 113 pengamatan tahun perusahaan yang memperoleh dari saham Indonesia Asing (BEI)..

b. Pengembangan Model

Pelajaran berikut akan meneliti efek dari implementasi IFRS berkumpul di Akuntansi konservatisme dan peran perbedaan gender Keanggotaan Komite audit dalam mengurangi hubungan.

·       Variabel Operationalisation

1.     Akuntansi konservatisme

Akuntansi konservatisme dalam studi ini diukur menggunakan Kasznik model (1999) oleh menggunakan Discretionary akrual. Penelitian ini menggunakan pendekatan akrual karena menurut Givoly dan Hayn (2000) konservatisme akan menciptakan pola negatif konsisten akrual. Discretionary akrual model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kasznik model (1999), karena model ini menutupi kekurangan yang ada dalam model Jones dan dimodifikasi Jones. (Haniati dan fitriany, 2010:16).

2.     IFRS

Variabel independen dalam studi ini adalah IFRS yang dummy variabel, dimana nilai dari 1 untuk periode setelah konvergensi GAAP IFRS, dan 0 sebaliknya (Andre dan Filip, 2012).

3.     Kehadiran perempuan dalam Komite Audit

Perbedaan gender yang proxy dengan kehadiran perempuan dalam komite audit keanggotaan menjadi sebuah variabel yang moderat dalam studi ini. Kehadiran perempuan dalam keanggotaan Komite audit yang diukur dengan ukuran perempuan, yang merupakan jumlah perempuan dalam keanggotaan Komite audit (Thiruvadi dan Huang, 2011).

Kesimpulan

Ø  Deskriptif Statistik

Penggambaran atau  keterangan data dalam studi ini dapat dilihat dalam tabel 2. Secara umum dapat menjadi menyimpulkan, discretionary akrual(DACC) untuk contoh perusahaan adalah 0.0579 dan jumlah ini positif. Kita juga melihat nilai minimum dari DACC di-0.17 juta dan nilai maksimum 0.28, yang berarti perusahaan dengan tertinggi akuntansi konservatisme praktek memiliki nilai discretionary akrual sebesar-0.17 dan perusahaan dengan pelaksanaan rendah konservatisme memiliki nilai discretionary akrual sebesar 0.28. Dari hasil statistik deskriptif dapat juga ditunjukkan ada nilai minimum 0 menunjukkan bahwa ada contoh dari perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki anggota komite audit dengan laki-laki jenis kelamin. Nilai maksimum 2 menunjukkan bahwa sampel perusahaan dengan jumlah anggota perempuan Audit Komite memiliki jumlah tertinggi perempuan anggota komite audit oleh 2 orang-orang.

Ø  Analisis implementasi IFRS konvergensi efek pada konservatisme akuntansi

Uji hipotesis 1 (H1) dari studi ini adalah untuk memeriksa apakah konvergensi PSAK dengan IFRS dapat mengurangi praktek konservatisme akuntansi yang diukur dengan discretionary akrual (DACC). Berdasarkan hasil dalam tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah R-persegi 0.284 yang berarti bahwa 28.4% dari ukuran konservatisme akrual dapat dijelaskan oleh variabel independen di model dan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya. Berdasarkan hasil pengujian tentang efek variabel IFRS pada hipotesis Variabel DACC, dapat disimpulkan bahwa variabel IFRS secara signifikan mempengaruhi DACC variabel karena itu menghasilkan nilai t 2.037 penting di 0.044 (p < 0,05) . Dari tes hasil koefisien β1 juga menunjukkan untuk 0.017. Koefisien ini positif yang berarti bahwa konvergensi IFRS memiliki efek positif pada discretionary akrual (DACC), konvergensi PSAK untuk IFRS akan meningkatkan akrual discretionary. Menurut di Sulistiawan, et al (2011:51), nilai-nilai yang lebih tinggi dari akrual menunjukkan sebuah strategi yang meningkatkan keuntungan karena keuntungan dipengaruhi oleh kebijakan Akuntansi (discretionary akrual). Strategi untuk meningkatkan keuntungan ini tidak konsisten dengan prinsip-prinsip konservatisme yang menghasilkan konsekuensi melaporkan keuntungan yang lebih rendah.

Dengan demikian, berdasarkan studi ini menyimpulkan bahwa konvergensi PSAK dengan IFRS dapat mengurangi konservatisme akuntansi praktek (hipotesa 1 diterima). Hasil konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Piot et al., (2011) dan Andre dan Filip (2012). Secara umum, Piot et al., (2011) menemukan bahwa konservatisme proxy oleh asimetri ketepatan waktu dalam mengenali berita buruk vs berita baik telah menurun setelah adopsi IFRS. Ketepatan waktu dalam mengakui kerugian menurun sementara ketepatan waktu dalam mengenali peningkatan keuntungan. Ini ini karena IFRS lebih netral dengan lebih banyak menggunakan nilai wajar yang relevan dengan realitas ekonomi.

Ø  Analisis peran perbedaan Gender dalam Komite Audit dalam hubungan

Antara IFRS konvergensi dan konservatisme akuntansi Menguji hipotesis 2 (H2) dari studi ini adalah untuk menguji apakah kehadiran perempuan dalam Keanggotaan Komite audit dapat mengurangi pengaruh konvergensi PSAK dengan IFRS pada praktek konservatisme akuntansi. Jumlah perempuan di komite audit keanggotaan dalam sebuah perusahaan yang dapat berinteraksi dengan IFRS konvergensi (Absx1_x2) digunakan untuk menguji hipotesis ini.

Hasil pengujian 2 adalah menghasilkan t hipotesis nilai-1.688 makna di 0.094 (p) < 0,10) dan nilai-nilai untuk β3 koefisien dari-0.014 (4 meja), artinya interaksi IFRS konvergensi dan kehadiran perempuan dalam anggota komite audit yang berdampak negatif discretionary akrual, interaksi antara IFRS konvergensi dan kehadiran perempuan dalam Keanggotaan Komite Audit akan berkurang discretionary akrual. Penurunan discretionary akrual menunjukkan pelaksanaan kebijakan akuntansi lebih konservatif oleh perusahaan. Berdasarkan hasil tes, dapat dibandingkan dengan nilai koefisien β1 IFRS konvergensi at 0.017 (p < 0,05) dengan koefisien β3 Absx1_x2 di-0.014 (p < 0,10). Ini mungkin berarti bahwa kehadiran perempuan dalam komite audit dapat mengurangi pengaruh konvergensi PSAK dengan IFRS pada praktek konservatisme akuntansi. Akuntansi konservatisme praktek setelah PSAK konvergensi dengan IFRS yang sebelumnya telah menolak untuk meningkatkan kehadiran perempuan dalam komite audit (hipotesis 2 diterima).

Hasil pengujian hipotesis ini menjelaskan meskipun konvergensi PSAK dengan IFRS dapat mengurangi praktek konservatisme akuntansi, tetapi kehadiran perempuan dalam keanggotaan Komite Audit adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi konvergensi IFRS hubungan menuju praktek konservatisme akuntansi. Kehadiran perempuan dalam keanggotaan komite audit dapat mengurangi efek konvergensi PSAK dengan IFRS pada konservatisme praktek akuntansi. Menurut Thiruvadi dan Huang (2011) kehadiran perempuan dalam komite audit keanggotaan dapat menghambat manajemen pendapatan dengan meningkatkan akrual discretionary negative (penghasilan penurunan). Penurunan penghasilan menunjukkan penerapan kebijakan akuntansi lebih konservatif oleh perusahaan. Oleh alam, perempuan di manajemen puncak akan cenderung membuat penilaian tentang kebijakan akuntansi lebih konservatif. Konservatisme adalah kebijakan akuntansi yang bergantung berat pada kebijaksanaan perusahaan manajemen puncak. Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki yang positif dan signifikan hubungan dengan discretionary akrual (cenderung menjadi kurang konservatif).

Hasil tes konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lobo dan Zhou (2006). Variabel kontrol lain adalah profitabilitas dan Leverage yang memiliki signifikan negatif efek pada discretionary akrual (lebih konservatif). Ini variabel menunjukkan bahwa lebih besar tingkat profitabilitas dan utang perusahaan memiliki lebih konservatif diukur oleh akrua

Setelah hasil analisis yang telah dilakukan terhadap jurnal diatas maka saya berniat untuk mengambil skripsi yang akan saya ambil nanti yang berhubungan juga dengan penerapan IFRS yaitu :

Dampak Adopsi IFRS Pada PSAK terhadap

Relevansi Nilai Goodwill: Studi Empiris di Bursa

Efek Indonesia

Tulisan GCG (Good Corporate Governance)

Pengertian Good Corporate Governance 

Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan,pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal daneksternallainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka ataudengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.(FCGI, 2002).

Menurut IICG (2008), Konsep Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders).Good Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh pihak-pihak internal maupun eksternal yang berkaitan dengan perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalamjangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Prinsip GCG Menurut KNKG

Setiap perusahaan harus memberikan kepastian atas penerapan prinsip atau asas GCG di setiap aspek bisnisnya. Menurut KNKG (2006), prinsip-prinsip GCG terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapaikesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders).

1. Transparansi (Transparency)

Prinsip dasar:

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakaninformasi yang material dan relevan dengan carayang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman pokok pelaksanaannya:

a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangkukepentingan sesuai dengan haknya.

b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi,sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasipengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksidan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan danperusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalianinternal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajibanuntuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturanperundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip dasar:

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang sahamdan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman pokok pelaksanaannya:

a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masingpihak perusahaan yang bersangkutan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi,nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan.

b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua pihak perusahaan yang berkepentingan dan semua karyawanmempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).

e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap pihak perusahaan yang bersangkutan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku(code of conduct) yang telah disepakati.

3. Responsibilitas (Responsibility)

Prinsip dasar:

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagaigood corporate citizen.

Pedoman pokok pelaksanaannya:

a. Pihak-pihakperusahaan yang berkepentingan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikankepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturanperusahaan (by-laws).

b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduliterhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaandengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (Independency)

Prinsip dasar

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman pokok pelaksanaannya:

a. Masing-masing pihak perusahaan yang bersangkutan harus menghindari terjadinya dominasi olehpihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

b. Masing-masing karyawan perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidaksaling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Prinsip dasar:

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman pokok pelaksanaannya:

a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaankaryawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpamembedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Dasar Tata Kelola Perusahaan yang Efektif Menurut OECD

Perusahaan harus memastikan dasar kerang kata takelola perusahaan yang efektif (OECD, 2004).Kerangka tata kelola perusahaan harus menunjukkan transparansi dan pasar yang efisien, konsisten dengan aturan hukum dan jelas mengartikulasikan pembagian tanggung jawab antara berbagai pengawasan dan penegakan hukum yang berlaku. Dasar kerangka tata kelola perusahaan yang efektif yaitu:

1. Kerangka tata kelola perusahaan harus dikembangkan dengan tujuan untuk berdampak pada kinerja ekonomi secara keseluruhan, integritas pasar dan insentif untuk menciptakan pelaku pasar dan kenaikan pasar yang transparan dan efisien.

2. Persyaratan hukum dan peraturan yang mempengaruhi praktik tata kelola perusahaan dalam yurisdiksi harus konsisten dengan aturan hukum, transparan, dan dapat dilaksanakan.

3. Pembagian tanggung jawab antara otoritas yang berbeda dalam yurisdiksi yang harus jelas diartikulasikan dan memastikan bahwa kepentingan umum disajikan.

4. Pengawas, pihak berwenang, dan penegak hukum harus memiliki wewenang,integritas dan sumber daya untuk memenuhi tugas mereka secara professional dan obyektif. Selain itu,keputusan mereka harus tepat waktu,transparan dan sepenuhnya dijelaskan.

Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005: 5-6), good corporate governance mempunyai tujuan dan manfaat yaitu:

1. melindungi hak dan kepentinganpemegang saham dan para anggota non-pemegang saham yang bersangkutan.

2. meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja dewan pengurus atau board of directors dan manajemen perusahaan.

3. meningkatkan mutu hubungan board of directors dengan manajemen senior perusahaan.

4. mengurangiagency cost, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

5. meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkancitraperusahaan kepadapublik lebihluas dalam jangka panjang.

6. mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di suatu perusahaan.

KASUS Good Corporate Governance (GCG)

Berikut dibawah ini adalah beberapa contoh dari kasus GCG, baik yang mengimplementasikannya maupun melanggarnya .

1.      JAKARTA—Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai terjadi pelanggaran Good Corporate Governance (GCG) oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) kala mengeluarkan (SE) No. 177/BRTI/2011   ke 10 operator telekomunikasi pada medio Oktober 2011.  SE tersebut berisikan himbauan  menghentikan penawaran konten melalui SMS broadcast, pop screen, atau voice broadcast sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Referensi:

http://canisken.blogspot.com/2013/11/sekilas-tentang-good-corporate.html

http://priscasinyal.blogspot.com/2012/10/gcg-good-corporate-governance.html

http://xondis.blogspot.com/2014/03/pengertian-good-corporate-governance.html

http://baddaysp.blogspot.com/2013/11/prinsip-prinsip-gcg-good-corporate.html

Tulisan Kecurangan Dalam Akuntansi Definisi Kecurangan Akuntansi

Menurut Alison (2006) dalam artikel yang berjudul Fraud Auditing mendefinisikan kecurangan (Fraud) sebagai bentuk penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

Karakteristik Kecurangan Akuntansi

Menurut Alison (2006) dalam artikel yang berjudul Fraud Auditing, dilihat dari pelaku Fraud maka secara garis besar kecurangan dapat digolongkan menjadi dua jenis :

Oleh pihak perusahaan, yaitu :

1.     Manajemen untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan (misstatements arising from fraudulent financial reporting). Kecurangan pelaporan keuangan biasanya dilakukan karena adanya dorongan dan ekspektasi terhadap prestasi kerja manajemen. Salah saji yang timbul karena kecurangan terhadap pelaporan keuangan lebih dikenal dengan istilah irregulatities (ketidakberesan). Bentuk kecurangan seperti ini seringkali dinamakan kecurangan manajemen (management fraud), misalnya berupa : manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan terhadap catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan, kesengajaan dalam salah menyajikan atau sengaja menghilangkan (intentional omissions) suatu transaksi, kejadian, atau informasi penting dari laporan keuangan.

2.     Pegawai untuk keuntungan individu, yaitu salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva (misstatements arising from misappropriation of assets). Kecurangan jenis ini biasanya disebut kecurangan karyawan (employee fraud). Salah saji yang berasal dari penyalahgunaan aktiva meliputi penggelapan aktiva perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penggelapan aktiva umumnya dilakukan oleh karyawan yang menghadapi masalah keuangan dan dilakukan kartena melihat adanya peluang kelemahan pada pengendalian internal perusahaan serta pembenaran terhadap tindakan tersebut. Contoh salah saji jenis ini adalah :

1.    Penggelapan terhadap penerimaan kas.

2.    Pencurian aktiva perusahaaan.

3.    Mark-up harga.

4.    Transaksi tidak resmi.

5.    Oleh pihak diluar perusahaan, yaitu pelanggan, mitra usaha dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Berikut Ini akan dijelaskan bentuk kecurangan akuntansi yang pernah dipraktikan perusahaan-perusahaan besar didunia dan pihak-pihak tertentu, diantaranya :

1. WorldCom

Perusahaan  telekomunikasi  terbesar  kedua  di Amerika  Serikat, mengakui  telah  Melakukan  skandal  akuntansi  yang  menyebabkan  perdagangan sahamnya  di  bursa  NASDAQ  terhenti.  Beberapa  minggu  kemudian,  WorldCom menyatakan diri bangkrut. Perusahaan telah memberi gambaran yang salah tentang kinerja perusahaan dengan  cara memalsukan milyaran  bisnis  rutin  sebagai belanja modal,  sehingga  labanya  overstated  sebesar $11 milyar pada awal 2002. Perusahaan juga meminjamkan uang lebih dari $400  juta kepada Chief Executive Officer (CEO)-nya  waktu,  Bernard  Ebbers,  untuk  menutupi  kerugian  perdagangan  pribadinya. Ironisnya  meski  di  dakwa  telah  melakukan  pemalsuan,  konspirasi  dan  laporan keuangan  yang  salah,  mantan  CEO WorldCom  tersebut  mengaku  tidak  bersalah (Mehta, 2003; Klayman, 2004; Reuters, 2004).

2. Enron Corp

Perusahaan  terbesar ke  tujuh di AS yang   bergerak di bidang industri  energi,  para manajernya  memanipulasi  angka  yang menjadi  dasar  untuk memperoleh kompensasi moneter yang   besar. Praktik kecurangan yang dilakukan antara  lain  yaitu di Divisi Pelayanan Energi,  para  eksekutif melebih-lebihkan nilai kontrak  yang  dihasilkan  dari  estimasi  internal.  Pada  proyek  perdagangan  luar negerinya  misal  di  India  dan  Brasil,  para  eksekutif  membukukan  laba  yang mencurigakan.  Strategi  yang  salah,  investasi  yang  buruk  dan  pengendalian keuangan  yang  lemah  menimbulkan  ketimpangan  neraca  yang  sangat  besar  dan harga  saham  yang dilebih-lebihkan. Akibatnya  ribuan  orang  kehilangan  pekerjaan dan  kerugian pasar milyaran dollar pada nilai pasar (Schwartz, 2001; Mclean, 2001). Kasus  ini  diperparah  dengan  praktik  akuntansi  yang  meragukan  dan  tidak independennya  audit  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  Arthur Andersen  terhadap  Enron.  Arthur  Anderson,  yang  sebelumnya  merupakan  salah satu  “The big  six”  tidak hanya melakukan memanipulasi  laporan keuangan Enron tetapi  juga  telah  melakukan  tindakan  yang  tidak  etis  dengan  menghancurkan dokumen-dokumen  penting  yang  berkaitan  dengan  kasus  Enron.  Independensi sebagai  auditor  terpengaruh  dengan  banyaknya  mantan  pejabat  dan  senior  KAP Arthur Andersen yang bekerja dalam department akuntansi Enron Corp. Baik Enron maupun  Anderson,  dua  raksasa  industri  di  bidangnya,  sama-sama  kolaps  dan menorehkan sejarah kelam dalam praktik akuntansi.

3. Indonesia

Kasus skandal akuntansi bukanlah hal yang baru.  Salah satu kasus yang ramai  diberitakan  adalah  keterlibatan  10  KAP  di  Indonesia  dalam  praktik kecurangan  Keuangan.  KAP-KAP  tersebut  ditunjuk  untuk  mengaudit  37  bank sebelum  terjadinya  krisis  keuangan pada  tahun  1997. Hasil  audit mengungkapkan bahwa  laporan Keuangan bank-bank  tersebut  sehat. Saat krisis menerpa  Indonesia, bank-bank tersebut kolaps karena kinerja keuangannya sangat buruk. Ternyata baru terungkap dalam  investigasi yang dilakukan pemerintah bahwa KAP-KAP  tersebut terlibat  dalam  praktik  kecurangan  akuntansi.  10  KAP  yang  dituduh  melakukan praktik  kecurangan  akuntansi  adalah  Hans  Tuanakotta  and  Mustofa  (Deloitte Touche  Tohmatsu's  affiliate),  Johan Malonda  and  Partners  (NEXIA  International's affiliate),  Hendrawinata  and  Partners  (Grant  Thornton  International's  affiliate), Prasetyo  Utomo  and  Partners  (Arthur  Andersen's  affiliate),  RB  Tanubrata  and Partners, Salaki and Salaki, Andi Iskandar and Partners, Hadi Sutanto (menyatakantidak  bersalah),  S. Darmawan  and Partners, Robert Yogi  and Partners. Pemerintah pada waktu  itu  hanya melakukan  teguran  tetapin  tidak  ada  sanksi.  Satu-satunya badan  yang  berhak  untuk  menjatuhkan  sanksi  adalah  BP2AP  (Badan  Peradilan Profesi Akuntan Publik) yaitu  lembaga non pemerintah yang dibentuk oleh  Ikatan Akuntan  Indonesa  (IAI).  Setelah  melalui  investigasi  BP2AP  menjatuhkan  sanksi terhadap KAP-KAP tersebut, akan tetapi sanksi yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu BP2AP  hanya  melarang  3  KAP  melakukan  audit  terhadap  klien  dari  bank-bank, sementara 7 KAP yang lain bebas (Suryana, 2002).

Faktor-faktor Kecurangan Akuntansi  :

1.      Tekanan (Unshareable pressure/ incentive). Merupakan motivasi seseorang untuk melakukan fraud. Motivasi melakukan fraud, antara lain motivasi ekonomi, alasan emosional (iri/cemburu, balas dendam, kekuasaan, gengsi), nilai (values) dan apa pula karena dorongan keserakahan. Menurut SAS no. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada pressure yang dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah financial stability, external pressure, personal financial need, dan financial targets.

2.      Adanya kesempatan / peluang (Perceived Opportunity). Yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur. Biasanya hal ini dapat terjadi karena adanya internal control perusahaan yang lemah kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen fraud triangle, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan control dan upaya deteksi dini terhadap fraud.

3.      Rasionalisasi (Rationalization). Merupakan elemen penting dalam terjadinya fraud, dimana pelaku mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudah melakukan tindakan tersebut. Rasionalisasi diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang illegal untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya, tetapi setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini ditinggalkan karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Rasionalisai atau sikap (attitude), yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (borrowing) asset yang dicuri dan alasan bahwa tindakannya untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya.

Teknik Untuk Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan :

1.      Management and Directors Manajemen hampir selalu terlibat ketika kecurangan terhadap laporan keuangan yang terjadi. Seperti penggelapan dan penyimpangan, kecurangan laporan keuangan biasanya dilakukan oleh individu tertinggi dalam organisasi, dan paling sering atas nama organisasi. Karena manajemen biasanya terlibat, manajemen dan direksi harus diselidiki untuk menentukan paparan dan motivasi mereka saat melakukan penipuan. Dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan, diperoleh pemahaman manajemen dan apa yang memotivasi mereka adalah setidaknya sama pentingnya dengan memahami laporan keuangan.

2.      Relationship with Others Financial statement fraud sering dilakukan dengan membantu organisasi nyata atau fiktif lainnya. Hubungan yang harus dideteksi adalah sebagai berikut: Hubungan dengan lembaga keuangan, Hubungan dengan pihak organisasi dan individu, Hubungan dengan auditor eksternal, Hubungan dengan pengacara, Hubungan dengan investor, Hubungan dengan lembaga peraturan (regulator).

3.      Organization and Industry Financial statement fraud seringkali tidak terdeteksi dengan menciptakan struktur organisasi yang memudahkan untuk menyembunyikan fraud. Atribut organisasi yang menyarankan eksposur potensi penipuan mencakup hal-hal seperti terlalu kompleks struktur organisasi, organisasi tanpa sebuah departemen audit internal. Peneliti harus memahami siapa pemilik dari sebuah organisasi. 

4.      Financial Result and Operating Characteristics Banyak yang dapat dipelajari tentang kecurangan laporan keuangan yang dengan erat memeriksa pengelolaan dan dewan direksi, hubungan dengan orang lain, dan sifat organisasi. Melihat ketiga elemen biasanya melibatkan prosedur 22 yang sama untuk semua jenis penipuan laporan keuangan, apakah rekening tersebut dimanipulasi. Diantaranya adalah rekening pendapatan, rekening aset, kewajiban, pengeluaran, atau ekuitas. Jenis eksposur diidentifikasi oleh laporan keuangan dan karakteristik operasi dari organisasi. Dalam memeriksa keuangan pernyataan untuk menilai eksposur kecurangan, pendekatan terhadap laporan keuangan non-tradisional harus dilakukan. Gejala kecurangan yang paling sering terdeteksi adalah melalui perubahan dalam laporan keuangan.

5.      Internal Auditor. Institute of Internal Auditing (IIA) mendefinisikan internal auditing sebagai aktivitas pemberian keyakinan serta konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Definisi lain mengatakan internal auditing sebagai suatu penilaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih terhadap ketelitian dan efisiensi catatan-catatan (akuntansi) perusahaan serta pengendalian internal yang terdapat dalam perusahaan. Tujuannya adalah membantu manajemen dalam pelaksanaan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diaudit.

6.      External Auditor. Tidak hanya internal auditor yang diperlukan dalam mendeteksi kecurangan terhadap suatu perusahaan. External auditor juga sangat diperlukan, yang bertujuan dapat menganalisa jika internal auditor mengalami kesulitan untuk mnedeteksi kecurangan.

Klasifikasi Kecurangan Akuntansi

     The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan fraud dalam tiga kelompok berdasarkan perbuatan, yaitu:

1.    Penyimpangan atas Asset (Asset Misappropriation) 

    Penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value).

2.    Pernyataan Palsu atau Salah Pernyataan (Fraudulent Statement) 

   Tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilahwindow dressing.

3.    Korupsi (Corruption) 

    Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. Fraud jenis ini yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Korupsi sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan. Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (conflict of interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion).

Referensi:

http://rika50.blogspot.com/2014/11/analisa-fraud-atau-kecurangan-dalam.html

http://sanihandriani.blogspot.com/2014/11/kecurangan-fraud-dalam-profesi-akuntansi.html

http://mochrizal212.blogspot.com/2014/11/kecurangan-dalam-akuntansi.html

http://annisayulia.blogspot.com/2014/11/kecurangan-fraud-dalam-profesi-akuntansi.html

Tulisan Pengertian Audit Forensik

Audit Forensik terdiri dari dua kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum / pengadilan. Dengan demikian, audit forensik bisa didefinisikan sebagai tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria, untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka pengadilan. Karena sifat dasar dari audit forensik yang berfungsi untuk memberikan bukti di muka pengadilan, maka fungsi utama dari audit forensik adalah untuk melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli (litigation support) di pengadilan. Audit Forensik dapat bersifat proaktif maupun reaktif. Proaktif artinya audit forensik digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Sementara itu, reaktif artinya audit akan dilakukan ketika ada indikasi (bukti) awal terjadinya fraud. Audit tersebut akan menghasilkan “red flag” atau sinyal atas ketidakberesan. Dalam hal ini, audit forensik yang lebih mendalam dan investigatif akan dilakukan.

II.     Proses Audit Forensik

1.      Identifikasi masalah Dalam tahap ini, auditor melakukan pemahaman awal terhadap kasus yang hendak diungkap. Pemahaman awal ini berguna untuk mempertajam analisa dan spesifikasi ruang lingkup sehingga audit bisa dilakukan secara tepat sasaran.

2.      Pembicaraan dengan klien Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pembahasan bersama klien terkait lingkup, kriteria, metodologi audit, limitasi, jangka waktu, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk membangun kesepahaman antara auditor dan klien terhadap penugasan audit. 3.      Pemeriksaan pendahuluan Dalam tahap ini, auditor melakukan pengumpulan data awal dan menganalisanya. Hasil pemeriksaan pendahulusan bisa dituangkan menggunakan matriks 5W + 2H (who, what, where, when, why, how, and how much). Investigasi dilakukan apabila sudah terpenuhi minimal 4W + 1H (who, what, where, when, and how much). Intinya, dalam proses ini auditor akan menentukan apakah investigasi lebih lanjut diperlukan atau tidak.

4.      Pengembangan rencana pemeriksaan Dalam tahap ini, auditor akan menyusun dokumentasi kasus yang dihadapi, tujuan audit, prosedur pelaksanaan audit, serta tugas setiap individu dalam tim. Setelah diadministrasikan, maka akan dihasilkan konsep temuan. Konsep temuan ini kemudian akan dikomunikasikan bersama tim audit serta klien.

5.      Pemeriksaan lanjutan Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pengumpulan bukti serta melakukan analisa atasnya. Dalam tahap ini lah audit sebenarnya dijalankan. Auditor akan menjalankan teknik-teknik auditnya guna mengidentifikasi secara meyakinkan adanya fraud dan pelaku fraud tersebut.

6.      Penyusunan Laporan Pada tahap akhir ini, auditor melakukan penyusunan laporan hasil audit forensik. Dalam laporan ini setidaknya ada 3 poin yang harus diungkapkan. Poin-poin tersebut antara lain adalah:

·         Kondisi, yaitu kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.

·         Kriteria, yaitu standar yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, jika kondisi tidak sesuai dengan kriteria maka hal tersebut disebut sebagai temuan.

·         Simpulan, yaitu berisi kesimpulan atas audit yang telah dilakukan. Biasanya mencakup sebab fraud, kondisi fraud, serta penjelasan detail mengenai fraud tersebut.

III.    Peran Penting Audit Forensik Dalam beberapa artikel dan literatur, pembahasan Audit forensik lebih mengarah kepada kasus pembuktian penyimpangan keuangan atau korupsi. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan, audit forensik diperlukan untuk pembuktian pada kasus-kasus penipuan. Objek audit forensik adalah informasi keuangan yang mungkin (diduga) mengandung unsur penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud bisa berupa tindakan merugikan keuangan perusahaan, seseorang, atau bahkan negara. Temuan audit dari hasil pemeriksaan ini bisa dijadikan salah satu alat bukti bagi penyidik, pengacara, atau jaksa untuk memutuskan suatu kasus hukum perdata. Tidak menutup kemungkinan hasil audit juga akan memberikan bukti baru untuk tindakan yang menyangkut hukum pidana, seperti penipuan. Dalam kasus semacam ini, auditor dituntut harus benar-benar independen. Meskipun penugasan audit diberikan oleh salah satu pihak yang bersengketa, independensi auditor harus tetap dijaga. Auditor tidak boleh memihak pada siapa-siapa. Setiap langkah, kertas kerja, prosedur, dan pernyataan auditor adalah alat bukti yang menghasilkan konskuensi hukum pada pihak yang bersengketa.   

IV.    Tujuan Audit Forensik Tujuan dari audit forensik adalah mendeteksi atau mencegah berbagai jenis kecurangan (fraud). Penggunaan auditor untuk melaksanakan audit forensik telah tumbuh pesat. Beberapa contoh di mana audit forensik bisa dilaksanakan termasuk:

1.      Kecurangan dalam bisnis atau karyawan.

2.      Investigasi kriminal.

3.      Perselisihan pemegang saham dan persekutuan.

4.      Kerugian  ekonomi dari suatu bisnis.

5.      Perselisihan pernikahan.

V.     Tugas Auditor Forensik Auditor forensik bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (litigation). Disamping tugas auditor forensik untuk memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (litigation), ada juga peran auditor forensik dalam bidang hukum di luar pengadilan (non litigation), misalnya dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi dan upaya menghitung dampak pemutusan / pelanggaran kontrak. Audit forensik dibagi ke dalam dua bagian: jasa penyelidikan (investigative services) dan jasa litigasi (litigation services). Jenis layanan pertama mengarahkan pemeriksa penipuan atau auditor penipuan, yang mana mereka menguasai pengetahuan tentang akuntansi mendeteksi, mencegah dan mengendalikan penipuan. Jenis layanan kedua merepresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa penipuan dan jasa-jasa akuntansi forensik yang ditawarkan untuk memecahkan isu-isu valuasi, seperti yang dialami dalam kasus perceraian. Tim audit harus menjalani pelatihan dan diberitahu tentang pentingnya prosedur akuntansi forensik di dalam praktek audit dan kebutuhan akan adanya spesialis forensik untuk membantu memecahkan masalah.

Perbandingan antara Audit Forensik dengan Audit Tradisional (Keuangan)

	Audit Tradisional	Audit Forensik
Waktu	Berulang	Tidak berulang
Lingkup	Laporan Keuangan secara umum	Spesifik
Hasil	Opini	Membuktikan fraud (kecurangan)
Hubungan	Non-Adversarial	Adversarial (Perseteruan hukum)
Metodologi	Teknik Audit	Eksaminasi
Standar	Standar Audit	Standar Audit dan Hukum Positif
Praduga	Professional Scepticism	Bukti awal

Perbedaan yang paling teknis antara Audit Forensik dan Audit Tradisional adalah pada masalah metodologi. Dalam Audit Tradisional, mungkin dikenal ada beberapa teknik audit yang digunakan. Teknik-teknik tersebut antara lain adalah prosedur analitis, analisa dokumen, observasi fisik, konfirmasi, review, dan sebagainya. Namun, dalam Audit Forensik, teknik yang digunakan sangatlah kompleks.

Teknik-teknik yang digunakan dalam audit forensik sudah menjurus secara spesifik untuk menemukan adanya fraud. Teknik-teknik tersebut banyak yang bersifat mendeteksi fraud secara lebih mendalam dan bahkan hingga ke level mencari tahu siapa pelaku fraud. Oleh karena itu jangan heran bila teknik audit forensik mirip teknik yang digunakan detektif untuk menemukan pelaku tindak kriminal. Teknik-teknik yang digunakan antara lain adalah metode kekayaan bersih, penelusuran jejak uang / aset, deteksi pencucian uang, analisa tanda tangan, analisa kamera tersembunyi (surveillance), wawancara mendalam, digital forensic, dan sebagainya.

Referensi:

http://panjikeris.wordpress.com/2012/04/24/audit-forensik/

http://rifkialparisi22accounting.blogspot.com/2012/10/audit-forensik.html

http://elishhaumahu.blogspot.com/2013/05/makalah-audit-forensik.html